FAQ’s

Apa yang Dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai?

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
impor Barang Kena Pajak;
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
6. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
7. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Apa yang Dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN.

Apakah Semua Wajib Pajak harus Dikukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak?

Wajib Pajak yang wajib mengajukan permohonan pengukuhan PKP adalah Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto melebihi Rp4.8M dalam satu tahun.

Saya Memiliki Peredaran Bruto/Omzet di bawah Rp4.8M, Apakah Boleh Mengajukan Permohonan Pengukuhan PKP?

Kamu Masih Tetap Dapat Mengajukan Permohonan Pengukuhan PKP Bahkan Ketika Omzet-mu Belum Melewati Rp4.8M.

Bagaimana Langkah-Langkah Agar Dapat Dikukuhkan Sebagai PKP?

1. Mengajukan Permohonan Pengukuhan PKP untuk mendapatkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
2. Mengajukan Permohonan Aktivasi Akun PKP untuk Mendapatkan Kode Aktivasi
3. Kamu dapat mengajukan dengan cara:Secara langsung ke KPP Terdaftar
4. Melalui Pos atau Perusahaan Jasa Ekspedisi

Apa Yang Dimaksud dengan Faktur Pajak?

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP.

Apa Yang Harus Disiapkan Jika Ingin Membuat Faktur Pajak?

1. Status Sebagai PKP
2. Akun PKP yang telah Diaktivasi
3. Sertifikat Elektronik
4. Nomor Seri Faktur Pajak
5. Aplikasi E-Faktur terupdate yang telah terpasang

Kapan Faktur Pajak Wajib Dibuat?

1. Saat Penyerahan BKP dan/atau JKP
2. Saat Penerimaan Pembayaran dalam hal penerimaan Pembayaran Terjadi Sebelum
3. Penyerahan BKP dan/atau Sebelum Penyerahan JKP
4. Saat Penerimaan Pembayaran Termin dalam Hal Penyerahan Sebagian Tahap Pekerjaan
5. Saat Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP tidak Berwujud, dan/atau Ekspor JKP atau
6. Saat Lain yang Diatur dengan Ketentuan Peratuan Perundang-Undangan di Bidang PPN

Apa Saja Kode Faktur Pajak?

1. Digunakan untuk Penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan Penyerahan BKP dan/atau JKP

2. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemuntut PPN Instansi pemerintah yang PPN atau PPN dan PPnbM-nya dipungut oleh pemungut PPN Instnasi Pemerintah

3. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN lainnya (selain instansi pemerintah) yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya (selani instansi pemerintah).

4. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang Dasar Pengenaan Pajaknya menggunakan Nilai Lain yang PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP

5. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu

6. Digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP. Kode transaksi ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode transaksi 01-05 dan kode jenis transaksi 07 s.d. 09 antara lain:

a. Penyerahan yang menggunakan tarif selain tarif sebagaimana diatur dalam pasal 7 (1) UU PPN
b. Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sebagaimana diatur dalam pasal 16E UU PPN

7. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atau ditanggung pemerintah

8. Digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebasan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan peraturan khusus yang berlaku

9. Digunakan untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D UU PPN

Lampiran PER-03/PJ/2022

Apa Yang Dimaksud Faktur Pajak Gabungan?

Faktur Pajak yang Meliputi Seluruh Penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerimaan JKP yang sama selama 1 (satu) Bulan Kalender

Kapan Batas Akhir Pembayaran PPN?

Paling Lama Akhir Bulan Berikutnya sebelum dilakukannya Pelaporan SPT Masa PPN

Pasal 2 ayat 14 PMK No 242/PMK.03/2014

Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk Pembayaran PPN

411211/100: Masa
411211/900: Pemungutan oleh Non Bendarahawan
411211/910: Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBN
411211/920: Pemungut PPN Dalam Negeri Bendaharawan APBD
411211/300: STP PPN
411211/310: SKPKB PPN

Apakah Saya akan Mendapatkan Sanksi Jika Telat Melakukan Pembayaran PPN?

Bagi Wajib Pajak yang membayar pajak melewati tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka akan dikenai sanksi adminstrasi berupa bunga sebesar tarif per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 9 ayat 2a UU PPh s.t.d.t.d. UU HPP

Bagaimana Langkah-Langkah Melakukan Pembayaran PPN?

1. Membuat Billing
2. Melakukan Pembayaran ke Bank, Kantor Pos, M-Banking, E-Commerce

Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Salah Dalam Pemilihan Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran saat Membuat Billing?

Jika Belum Dilakukan Pembayaran Maka Kamu Dapat Melakukan Pembuatan Billing Ulang

Jika Telah Dilakukan Pembayaran Maka Kamu Dapat Melakukan Pemindahbukuan

Kapan Batas Akhir Pelaporan SPT Masa PPN?

Paling lambat akhir bulan berikutnya.

Pasal 10 ayat 7 PMK Nomor 243/PMK.03/2014 s.t.d.t.d. PMK Nomor 9/PMK.03/2018

Apakah Saya Wajib Lapor SPT Masa PPN Bahkan JIka Tidak ada Transkasi?

Kamu tetap wajib melakukan pelaporan SPT Masa PPN bahkan jika tidak ada transaksi.

Dimana Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Pelaporan dilakukan melalui link web-efaktur.pajak.go.id, pastikan sertifikat elektronikmu telah terpasang.

Apakah Saya akan Mendapatkan Sanksi Jika Telat Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Ya Kamu akan dikenakan sanksi Rp500.000 (Pasal 7 ayat 1 UU KUP S.t.d.t.d. UU HPP)

Bagaimana jika SPT Masa PPN saya memiliki status Lebih Bayar?

Atas Kelebihan tersebut dapat kamu lakukan kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya atau kamu dapat melakukan pengembalian pajak jika memenuhi ketentuan.

Apa yang Dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai?

Apa yang Dimaksud Pengusaha Kena Pajak (PKP)?

Apakah Semua Wajib Pajak harus Dikukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak?

Saya Memiliki Peredaran Bruto/Omzet di bawah Rp4.8M, Apakah Boleh Mengajukan Permohonan Pengukuhan PKP?

Bagaimana Langkah-Langkah Agar Dapat Dikukuhkan Sebagai PKP?

Apa Yang Dimaksud dengan Faktur Pajak?

Apa Yang Harus Disiapkan Jika Ingin Membuat Faktur Pajak?

Kapan Faktur Pajak Wajib Dibuat?

Apa Saja Kode Faktur Pajak?

Apa Yang Dimaksud Faktur Pajak Gabungan?

Kapan Batas Akhir Pembayaran PPN?

Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk Pembayaran PPN

Apakah Saya akan Mendapatkan Sanksi Jika Telat Melakukan Pembayaran PPN?

Bagaimana Langkah-Langkah Melakukan Pembayaran PPN?

Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Salah Dalam Pemilihan Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran saat Membuat Billing?

Kapan Batas Akhir Pelaporan SPT Masa PPN?

Apakah Saya Wajib Lapor SPT Masa PPN Bahkan JIka Tidak ada Transkasi?

Dimana Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Apakah Saya akan Mendapatkan Sanksi Jika Telat Melakukan Pelaporan SPT Masa PPN?

Bagaimana jika SPT Masa PPN saya memiliki status Lebih Bayar?

Menu Penting

Links